Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) adalah Lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa antara Nasabah dan Bank diluar pengadilan.

Sengketa adalah: Perselisihan antara Nasabah dengan Bank dalam kegiatan penempatan dana oleh Nasabah pada Bank dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Bank setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Bank.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014. tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur dengan ketentuan pokok sebagai berikut :

  1. Pengajuan penyelesaian sengketa dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah
  2. Pengajuan penyelesaian sengketa dilakukan secara tertulis menggunakan Formulir Pengajuan Penyelesaian Sengketa,disertai dengan dokumen pendukung, yaitu:
    1. Fotokopi surat hasil penyelesaian pengaduan dari Bank kepada Nasabah
    2. Fotokopi bukti identitas Nasabah yang masih berlaku
    3. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup bahwa Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau telah mendapatkan keputusan dari lembaga arbitrase, peradilan atau lembaga Mediasi lainnya dan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia.
    4. Fotokopi dokumen pendukung yang terkait dengan Sengketa yang diajukan
    5. Fotokopi surat kuasa (jika diperlukan)
  3. Bank telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun Nasabah tidak dapat menerima penyelesaian tersebut dan atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan.
  4. Pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia
  5. Pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus
  6. oleh lembaga arbritase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya
  7. Pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan
  8. Memiliki nilai tuntutan financial paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
  9. Pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang diisampaikan Bank kepada Nasabah


Referensi :
         Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014